Apakah prinsip ekonomi koperasi sesuai dengan kebutuhan Indonesia?

Jawabanya adalah belum memadai karena, ketika pembangunan koperasi di Indonesia bersifat top down, telah mendorong tumbuhnya KUD clan koperasi yang diprakarsai pemerintah. Keadaan ini membuat koperasi tidak memiliki landasan yang kokoh, karena besarnya intervensi pemerintah dalam pembinaan koperasi. Akibatnya, KUD dan koperasi kurang mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi. Hasil pembangunan seperti ini, menjadikan pertumbuhan jumlah KUD dan koperasi sangat pesat, tetapi tidak aktif melaksanankan tugas dan aktivitas.

Fenomena ini disebabkan lemahnya perhatian pada pembangunan sumberdaya manusia, pengembangan sumber daya manusia yang lemah pada pembangunan koperasi, menjadikan koperasi dan KUD kurang berkembang secara mandiri, karena KUD dan koperasi tidak tumbuh dari bawah. Dalam pembangunan, KUD dan koperasi pada akhirnya lebih dijadikan sebagai obyek dari pada subyek bahkan lebih berperan sebagai instrumen dalam mekanisme penyaluran kredit, pemerataan dan pelaksanaan kebijakan lainnya, sehingga koperasi kurang tumbuh sebaga organisasi ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat sebagai anggota.